Tuesday, 16 May 2017

Menyingkap Gratifikasi Berbalut Nasi Tumpeng dan Karangan Bunga Untuk Kepolisian!

[Laskarsyahadat]  Menyingkap Nasi Tumpang,  Berbalut Gratifikasi!

Heboh kantor Polisi mendapatkan karangan Bunga dari Pendukung Ahok. Hal tersebut membuat kalangan masyarakat Indonesia bertanya, dalam hal apa Pihak kepolisian menerima karangan bunga,  khususnya dukungan  terhadap Tito Karnavian dan Polda Metro Jaya untuk kasus Ahok.

Mungkin mengira masyarakat Indonesia hal tersebut boleh dan wajar bagi seseorang yang tidak ada kaitan dengan penyelenggaraan negara,  pihak kepolisian harus netral.  Jika pihak kepolisian menerima,  maka hal tersebut menampilkan posisi polisi sudah tidak netral.

Apakah hal tersebut merupakan gratifikasi untuk kasus yang sedang ditangani oleh kepolisian?

Karangan bunga berhasil menyita perhatian publik, dan kasus yang sedang ditangani pun berhasil digoyang terkhusus kasus Ahok.

Tidak berselang lama,  pihak kepolisian menangani kasus 'fitnah yang ditujukan kepada Imam Besar Umat Islam,  Habibana M Rizieq Syihab " nasi Tumpeng mewarnai Kantor Kepolisian?

Hello!!!!  apakah hukum gratifikasi sudah tidak berlaku untuk tuk aparat penegak Hukum?  Khususnya pihak kepolisian yag seharusnya dengannya tegas menolak pemberian dari golongan tertentu!


Berikut makna Gratifikasi jika Undang-undang itu masih berlaku!! (nasi Tumpeng masuk dalam  kategori Barang)

DEFINISI DAN DASAR HUKUM

Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan Pasal 12B UU No. 20 Tahun 2001

Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Pengecualian:
Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Pasal 12 C ayat (1) :
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peraturan yang Mengatur Gratifikasi

Pasal 12B ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,


Pasal 12C ayat (1) UU No.31/1999 jo UU No. 20/2001, berbunyi
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B Ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK

Penjelasan Aturan Hukum

Pasal 12 UU No. 20/2001:

Didenda dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar: Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima bayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

Sanksi

Pasal 12B ayat (2) UU no. 31/1999 jo UU No. 20/2001
Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.

B. WAJIB LAPOR

Penyelenggara Negara Yang Wajib Melaporkan Gratifikasi yaitu:

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999, Bab II pasal 2, meliputi :

Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara.Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi NegaraMenteriGubernurHakim

Pejabat Negara Lainnya :

Duta BesarWakil GubernurBupati / Walikota dan WakilnyaPejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis :Komisaris, Direksi, dan Pejabat Struktural pada BUMN dan BUMDPimpinan Bank Indonesia.Pimpinan Perguruan Tinggi.Pimpinan Eselon Satu dan Pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan Sipil dan Militer.JaksaPenyidik.Panitera Pengadilan.Pimpinan Proyek atau Bendaharawan Proyek.Pegawai Negeri

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan No. 20 tahun 2001 meliputi :

Pegawai pada : MA, MKPegawai pada L Kementrian/Departemen &LPNDPegawai pada KejagungPegawai pada Bank IndonesiaPimpinan dan Pegawai pada Sekretariat MPR/DPR/DPD/DPRD Propinsi/Dati IIPegawai pada Perguruan TinggiPegawai pada Komisi atau Badan yang dibentuk berdasarkan UU, Keppres maupun PPPimpinan dan pegawai pada Sekr. Presiden, Sekr. Wk. Presiden, Sekkab dan SekmilPegawai pada BUMN dan BUMDPegawai pada Badan PeradilanAnggota TNI dan POLRI serta Pegawai Sipil dilingkungan TNI dan POLRIPimpinan dan Pegawai dilingkungan Pemda Dati I dan D

Bagikan

Jangan lewatkan

Menyingkap Gratifikasi Berbalut Nasi Tumpeng dan Karangan Bunga Untuk Kepolisian!
4/ 5
Oleh

Subscribe via email

Suka dengan artikel di atas? Tambahkan email Anda untuk berlangganan.

loading...